Trenggalek Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Utama 2025

Photo of author

By Redaksi

Networkpedia.id – Kabupaten Trenggalek berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Capaian ini menempatkan Trenggalek sejajar dengan enam kabupaten/kota lain di Jawa Timur yang meraih predikat tertinggi tersebut.

Penghargaan diserahkan langsung pada malam penganugerahan KLA 2025 di Jakarta, Jumat (8/8/2025), dan diterima oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. 

“Terima kasih kepada seluruh OPD dan forum anak atas dukungan yang membawa Trenggalek meraih capaian tertinggi KLA. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan prestasi ini,” ujarnya.

Dalam siaran persnya, Kemen PPPA menyebut tahun ini terdapat 355 kabupaten/kota penerima penghargaan KLA, terdiri dari 22 kategori Utama, 69 Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. 

Selain itu, 13 provinsi mendapat penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) karena dinilai berhasil mendorong daerahnya menuju KLA, termasuk Jawa Timur.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengapresiasi para penerima penghargaan. Ia menekankan pentingnya membangun kota yang tidak hanya layak huni tetapi juga layak dicintai anak. 

“Di tengah arus digitalisasi, rata-rata screen time masyarakat mencapai 7,5 jam per hari. Ini memerlukan pengendalian dan penyediaan ruang publik yang aman untuk anak,” katanya.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan penghargaan KLA adalah bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah menciptakan lingkungan aman bagi anak, sesuai amanat konstitusi dan Konvensi Hak Anak. 

Menurutnya, penurunan jumlah penerima penghargaan dibanding tahun lalu dari 360 menjadi 355 daerah dipengaruhi transisi kepemimpinan dan pergantian SDM, sehingga dibutuhkan sistem transfer pengetahuan yang efektif.

Evaluasi KLA tahun ini dilakukan berlapis, mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, hingga penilaian final di 38 provinsi. Kemen PPPA juga melibatkan kementerian dan lembaga untuk memastikan penilaian komprehensif.

“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak anak. Daerah berprestasi diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” pungkas Menteri PPPA.

Berita Lainnya