Networkpedia.id – Ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah, Selasa (26/8/2025) siang.
Mereka menuntut keterbukaan pengelolaan sejumlah dana iuran yang selama ini dipungut dari siswa.
Dalam aksi tersebut, para pelajar kompak membentangkan poster dan spanduk berisi protes serta kecaman terhadap pihak sekolah.
Mereka menilai pungutan uang yang dilakukan kerap dikemas dengan berbagai istilah, mulai dari amal jariyah, infaq Jumat, hingga tabungan pembangunan masjid. Namun, pemanfaatan dana tersebut dianggap tidak jelas.
Seorang siswi, Suci Nurma, menegaskan bahwa tuntutan utama para siswa hanya meminta transparansi. “Kami ingin tahu dana yang dipungut itu dipakai untuk apa saja. Tanpa kejelasan, kami khawatir ada penyalahgunaan,” ungkapnya.
Para siswa juga menyoroti tidak sebandingnya pungutan dengan fasilitas pendidikan yang mereka terima.
Meski sudah ada berbagai iuran, mereka tetap harus menanggung sendiri biaya kegiatan seperti lomba dan aktivitas ekstrakurikuler. Bahkan, tidak jarang guru ikut mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung kegiatan tersebut.
Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, yang menemui langsung massa aksi, membenarkan adanya sejumlah pungutan di sekolah. Namun ia menegaskan, pungutan tersebut dilakukan oleh komite sekolah dengan persetujuan wali murid, bukan kebijakan sepihak pihak sekolah.
“Memang ada sumbangan dan infaq, tapi itu dikelola komite, dengan persetujuan orang tua. Bahkan ada pemungutan dari bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) yang teknisnya juga disepakati bersama,” jelas Bahtiar.
Meski begitu, ia menampik tudingan adanya penyelewengan anggaran di SMAN 1 Kampak. Menurutnya, semua bentuk pungutan merupakan hasil kesepakatan antara komite dengan orang tua siswa, sementara pihak sekolah hanya menjalankan program yang sudah diputuskan bersama.
Aksi yang berlangsung tertib itu menjadi sorotan di lingkungan sekolah. Para siswa berharap ke depan pengelolaan dana dilakukan lebih terbuka, baik oleh pihak sekolah maupun komite, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan pelajar maupun wali murid.
