Networkpedia.id – Realisasi penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Trenggalek tahun 2025 masih rendah. Hingga Agustus, dari total anggaran Rp 32,82 miliar, baru sekitar Rp 10,27 miliar atau 31 persen yang terealisasi.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Trenggalek, Rubianto, mengatakan kondisi tersebut bukan hal baru. Menurutnya, banyak program yang masih berjalan sehingga realisasi biasanya meningkat signifikan di penghujung tahun.
“Serapan DBHCHT masih rendah karena banyak digunakan untuk pembangunan fisik jalan yang masih berproses. Selain itu, program BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun jaminan kesehatan juga masih berjalan sampai akhir tahun,” terang Rubianto.
Meski demikian, ia optimistis serapan anggaran bisa maksimal seperti tahun sebelumnya. Pada 2024, dari pagu Rp 26 miliar, hanya tersisa sekitar Rp 1 miliar. Sisa anggaran itu atau SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tidak hangus dan tetap bisa dialokasikan kembali pada tahun berikutnya.
Rubianto menambahkan, penggunaan DBHCHT telah diatur secara ketat. Ada empat bidang yang menjadi sasaran, yakni kegiatan masyarakat non-bantuan, kegiatan bantuan, penegakan hukum, serta kesehatan.
Dari keempat pos tersebut, bidang kesehatan memperoleh porsi terbesar.
“Berdasarkan PMK nomor 222/PMK.07/2017, di Trenggalek bidang kesehatan mendapatkan anggaran Rp 15,17 miliar. Angka itu paling besar karena memang programnya banyak dan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB,” jelasnya.
Program kesehatan yang dimaksud antara lain pelayanan kesehatan gigi masyarakat, vaksinasi di fasilitas kesehatan, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, hingga pengadaan alat kesehatan.
Tidak hanya di puskesmas, pengadaan juga dilakukan di rumah sakit daerah, yakni RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul.
Dengan besarnya kebutuhan tersebut, menurut Rubianto, wajar jika sektor kesehatan menyerap alokasi paling tinggi. Ia memastikan program-program yang dibiayai DBHCHT akan terus berjalan dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun anggaran.