Networkpedia.id – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan komitmennya untuk memperketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 1813 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan MBG, ia meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) memastikan layanan berjalan aman, bermutu, dan akuntabel sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
Arifin menyebut dirinya telah mengantongi berbagai keluhan masyarakat terkait program tersebut. Ia memberi peringatan keras kepada pengelola layanan agar segera berbenah.
“Pokoknya diperbaiki atau saya usulkan ditutup. Saya sudah kantongi data keluhan semuanya,” tegasnya lewat pesan WhatsApp, Kamis (2/10/2025).
Dalam SE itu, bupati merinci lima poin penting yang wajib dipatuhi penyedia layanan MBG. Pertama, SPPG harus memenuhi standar keamanan pangan, termasuk aspek higienis, sanitasi, dan kandungan gizi.
Kedua, segera menyusun serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketiga, membuka akses pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat. Keempat, layanan yang melanggar ketentuan akan dievaluasi. Terakhir, apabila tetap tidak mampu memenuhi standar, SPPG akan diusulkan ke BGN untuk diberhentikan, baik sementara maupun permanen.
Arifin menekankan, MBG adalah program strategis nasional yang digagas BGN melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sebagai salah satu upaya intervensi gizi di tingkat nasional, ia menilai program ini harus dijalankan secara bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau ada SPPG yang tidak sesuai, kami usulkan ke BGN untuk diberhentikan. Tujuannya agar program benar-benar bermanfaat,” ujarnya menegaskan.
Program MBG di Trenggalek sebelumnya menuai sorotan publik akibat sejumlah keluhan, mulai dari temuan makanan yang tidak layak konsumsi hingga pengiriman yang kerap terlambat. Dengan adanya SE ini, bupati berharap layanan dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat kembali terjaga.
