Networkpedia.id – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan akan memanggil Kepala SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, menyusul aksi demonstrasi ratusan siswa pada Selasa (26/8/2025).
Para pelajar menuntut transparansi dana komite, dugaan pemotongan Program Indonesia Pintar (PIP), serta kewajiban iuran yang dinilai memberatkan.
Emil menyatakan telah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk turun langsung menangani kasus tersebut. Ia menekankan bahwa dana PIP merupakan hak penuh siswa dan tidak boleh dipotong sedikit pun oleh pihak sekolah.
“Satu sen pun tidak boleh ada yang dipotong, harus sampai ke tangan siswa,” tegas Emil saat ditemui, Rabu (27/8/2025).
Menurut Emil, alasan penahanan dana PIP untuk kebutuhan tertentu tidak bisa dibenarkan. Ia meminta pengelolaan bantuan pemerintah tersebut lebih transparan, bahkan bila perlu disampaikan langsung kepada orang tua siswa.
Selain itu, Emil menyoroti sumbangan yang dihimpun komite sekolah. Ia menegaskan sumbangan tidak boleh bersifat wajib dan harus dikelola secara transparan melalui rapat resmi.
“Tidak boleh ada yang merasa terpaksa. Saya tahu ada dasar aturan untuk penggalangan sumbangan komite, tetapi harus penuh kehati-hatian,” ujarnya.
Emil juga mengingatkan agar sekolah tidak melakukan diskriminasi atau pengucilan terhadap siswa maupun orang tua yang tidak membayar iuran. Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas perpustakaan agar siswa tidak terbebani membeli buku paket.
Lebih lanjut, Emil menegaskan buku tabungan dan kartu rekening PIP tidak boleh ditahan pihak sekolah. Ia menduga persoalan serupa bisa terjadi di sekolah lain sehingga pemanggilan kepala sekolah serta evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting.
Latar Belakang Aksi
Aksi unjuk rasa siswa SMAN 1 Kampak berlangsung sejak pukul 07.30 hingga 10.00 WIB. Para pelajar menuntut transparansi dana komite, pemotongan PIP, hingga berbagai iuran seperti SPP bulanan, amal jariah, tabungan akhirat (tabarot), dan infak Jumat.
Koordinator aksi, Lusiana Putri, menyebut siswa kerap menanggung biaya sendiri saat mengikuti lomba karena dana komite tidak digunakan untuk mendukung kegiatan mereka.
“Demo ini kami lakukan karena tidak adanya transparansi dana komite sekolah,” tegasnya.
Hal serupa diungkapkan siswi lain, Suci Nurma. Menurutnya, aksi itu berawal dari tuntutan transparansi namun berkembang ke berbagai persoalan lain karena siswa sudah terlanjur kecewa.
