Networkpedia.id – Kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD Panggul menjadi sorotan Komisi I DPRD Trenggalek. Ketua Komisi I, Husni, menilai rekrutmen dokter spesialis yang hanya hadir empat kali dalam sebulan dengan honor Rp 50 juta per bulan sebagai kebijakan yang kurang tepat.
“Hanya masuk empat kali sebulan dengan gaji sebesar itu, jelas tidak ideal. Kebijakan ini perlu dievaluasi karena harus ada keseimbangan antara kontribusi dokter dan pelayanan yang diberikan,” tegas Husni usai rapat evaluasi kinerja bersama OPD mitra.
Menurutnya, kebijakan yang tepat seharusnya memberikan dampak positif, baik dari sisi anggaran maupun pelayanan kepada masyarakat. Husni menekankan pentingnya evaluasi mendalam untuk memastikan pembangunan RSUD Panggul berjalan sesuai harapan.
“Kami tidak ingin dianggap mendikte, tapi kami hanya meminta evaluasi agar kebijakan ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Komisi I, menurut Husni, hanya memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi kepada Bupati. Implementasi kebijakan tetap menjadi keputusan eksekutif.
Persoalan ini juga disinggung dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek. Kepala Bapedalitbang Trenggalek, Ratna Sulistyowati, mengungkapkan bahwa rekrutmen dokter spesialis untuk RSUD Panggul dilakukan melalui kerja sama dengan dokter dari Pacitan.
“Dokter dari Pacitan hanya berkunjung satu kali dalam seminggu dengan honor Rp 50 juta per bulan. Beban anggaran seperti ini tentu berat,” jelas Ratna.
Ratna menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan dokter spesialis dari Trenggalek. Menurutnya, ada tenaga medis lokal yang siap, sehingga biaya yang ditanggung APBD bisa lebih efisien.
“Daripada mengambil dokter dari Pacitan dengan honor besar, lebih baik mencari dokter dari Trenggalek. Ini hanya soal komunikasi,” tambahnya.
Kritik dari DPRD ini diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pengisian dokter spesialis di RSUD Panggul.
Optimalisasi anggaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas yang harus diperhatikan demi keberhasilan pembangunan layanan kesehatan di wilayah tersebut.
