Networkpedia.id, – Komitmen memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus ditunjukkan Novita Hardini. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek yang juga anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur itu kembali menggelar layanan kesehatan mata gratis bagi warga, Senin (11/5/2026)
Kegiatan kali ini menyasar masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh. Program sosial tersebut menjadi bagian dari agenda rutin tahunan yang terus dijalankan Novita bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek.
Melalui program tersebut, Novita berharap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mata dapat terbantu sekaligus meringankan beban ekonomi warga. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggandeng Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, serta PT JET.
Dalam sambutannya, Novita menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK memiliki tanggung jawab besar sebagai “ibu masyarakat” yang harus hadir di tengah kebutuhan warga. Karena itu, pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama yang terus diperjuangkan.
“Kita Tim Penggerak PKK terus melangkah untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa peran kita adalah ibunya masyarakat. Kesejahteraan, perlindungan, dan seluruh kebutuhan kehidupan masyarakat terangkum dalam 10 program pokok PKK,” ujarnya.
Founder UPRINTIS Indonesia tersebut juga menegaskan program layanan kesehatan gratis itu telah berjalan secara konsisten dari tahun ke tahun dan akan terus dilanjutkan.
Selain menyoroti layanan kesehatan masyarakat, Novita turut menanggapi persoalan penonaktifan sejumlah kartu BPJS PBI yang belakangan dikeluhkan warga. Meski berada di Komisi VII DPR RI dan tidak membidangi sektor kesehatan secara langsung, ia mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut.
Menurutnya, persoalan kesehatan sama pentingnya dengan kebutuhan pangan sehingga program kesehatan masyarakat tidak boleh dikesampingkan. Ia menilai dampak yang ditimbulkan akan sangat besar apabila layanan kesehatan tidak lagi menjadi prioritas pemerintah.
Novita juga menyinggung persoalan birokrasi pelayanan kesehatan, termasuk warga yang telah terdaftar KIS namun masih mengalami kendala saat mengakses layanan rumah sakit. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, agar memperbaiki arah kebijakan menjadi lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil.
“Maka dari itu saya mendorong Komisi IX untuk mendesak pemerintah agar benar-benar memperbaiki arah kebijakannya lebih inklusif lagi,” pungkasnya.
