Networkpedia.id – Isu penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan menjadi dua topik utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2026.
Hal itu mencuat dalam sidang paripurna DPRD Trenggalek dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyebut hampir seluruh fraksi menyoroti dua hal besar tersebut. “Dari teman-teman fraksi, semuanya banyak yang menanyakan tentang efisiensi dari pusat dan soal infrastruktur. Jadi dua hal itu yang paling besar disorot,” ujar Doding.
Ia menjelaskan, dana transfer pusat ke Trenggalek tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp153 miliar. Namun, setelah ada tambahan alokasi sekitar Rp33 miliar dari sektor lain, total pengurangan bersih menjadi Rp120 miliar.
“Yang pertama, dana desa dikurangi Rp24 miliar. Lalu dana bagi hasil turun Rp47 miliar, termasuk dari cukai yang sebelumnya Rp32 miliar kini menjadi nol,” terangnya.
Selain itu, dana bagi hasil sumber daya alam juga berkurang Rp14 miliar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) ikut tertekan karena gaji PPPK baru sebesar Rp43 miliar kini harus ditanggung daerah.
“Insentif fiskal juga nihil, padahal tahun lalu kita dapat Rp31 miliar,” tambahnya.
Meski demikian, Doding menilai masih ada kabar positif. Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk tunjangan profesi guru naik Rp15 miliar, sementara hasil lobi Bupati Trenggalek ke pemerintah pusat menghasilkan tambahan DAK fisik Rp19 miliar untuk pembangunan jalan.
“Jadi, dari pengurangan Rp153 miliar, ada tambahan Rp33 miliar. Kita tetap minus Rp120 miliar,” jelasnya.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas opsi pinjaman daerah. RAPBD 2026 ditargetkan sekitar Rp1,9 triliun, dengan tambahan pinjaman sebesar Rp106 miliar.
“Kalau tanpa pinjaman, hanya sekitar Rp1,8 triliun. Yang penting, program kerakyatan tidak terpotong,” tegasnya.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, yang hadir mewakili bupati, membenarkan penurunan dana transfer tersebut. “Alhamdulillah Pak Bupati berhasil melobi ke pusat, sehingga defisit bisa ditekan di angka sekitar Rp120 miliar. Ini terjadi secara nasional,” ujarnya.