blank

Puluhan Guru Relawan Datangi DPRD Trenggalek, Desak Masuk Dapodik

Photo of author

By Redaksi

Networkpedia.id – Puluhan relawan pendidik yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek, Jumat (26/9/2025). 

Mereka menuntut agar dapat terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) setelah mengantongi sertifikasi PPG.

Salah seorang perwakilan, Sajugo Agung Prabowo, menyampaikan bahwa keberadaan lulusan PPG Prajabatan yang sudah aktif mengajar seharusnya diakui secara resmi dalam sistem pendidikan nasional. 

“Dengan masuk ke Dapodik, kami bisa mencairkan sertifikasi. Itu juga akan berpengaruh pada kinerja kami dalam mengajar supaya lebih maksimal,” ungkapnya.

Selain itu, mereka juga berharap seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan bisa memprioritaskan lulusan PPG Prajabatan, khususnya yang berdomisili di Trenggalek. 

Agung menambahkan, pengalaman mengajar para relawan ini bervariasi, ada yang baru setahun hingga ada yang sudah sejak 2019. 

“Kesimpulannya, hasil pertemuan hari ini akan dibawa ke kementerian. Semoga saja ada keputusan terbaik untuk kami,” ujarnya.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, membenarkan bahwa jumlah relawan lulusan PPG Prajabatan di daerah tersebut mencapai 98 orang. Namun, ia menjelaskan kendala utama yang dihadapi adalah syarat administrasi. 

“Untuk masuk Dapodik harus ada surat keputusan resmi dari pemerintah. Sementara mereka selama ini hanya mengisi kebutuhan sekolah sebagai relawan,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD berkomitmen mengawal aspirasi tersebut. Doding menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi IV serta mengonfirmasi langsung ke Kementerian Pendidikan terkait status lulusan PPG. 

“Kami ingin memperdalam apa sebenarnya maksud dari pemberian sertifikat PPG ini. Apakah untuk jalan masuk CPNS atau juga bisa jadi dasar PPPK, itu yang masih akan kami konfirmasi,” tegas politikus PDIP itu.

Ia menambahkan, meskipun tidak lagi ada istilah tenaga honorer, keberadaan relawan pendidikan masih penting bagi sekolah. Saat ini, mereka umumnya menerima insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

“Yang jelas, mereka berharap difasilitasi pemerintah agar perjuangan mereka diakui secara resmi,” pungkas Doding.

Berita Lainnya