Networkpedia.id – Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Trenggalek, Neo Ordikla, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan masyarakat yang mengunggah atau mempublikasikan menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, keterbukaan tersebut dinilai sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan.
Neo menyampaikan, publikasi menu oleh masyarakat justru dapat menjadi sarana evaluasi bagi penyelenggara program, khususnya dalam menjaga mutu dan variasi makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Kalau saya sendiri tidak masalah, karena itu juga bisa dijadikan evaluasi dari SPPG terkait menu yang disajikan,” ujarnya
Menurutnya, prinsip keterbukaan menjadi salah satu hal yang terus dijaga oleh SPPG Trenggalek. Dengan adanya transparansi, berbagai masukan dari masyarakat bisa lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak dapur atau penyedia makanan.
Ia juga memastikan bahwa di Trenggalek tidak akan muncul polemik terkait unggahan menu MBG seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah lain.
Pihaknya memilih untuk mengedepankan komunikasi terbuka dibandingkan pembatasan informasi kepada publik.
“Insyaallah tidak, SPPG terbuka semua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Neo mendorong masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada pihak dapur apabila menemukan kekurangan dalam menu maupun kualitas makanan.
Cara ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan penanganan yang cepat dan tepat sasaran.
“Kalau ada keluhan, lebih baik langsung ke dapur saja supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Biasanya juga masyarakat langsung ke dapur,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, kualitas menu dan distribusi makanan menjadi aspek penting yang harus terus dijaga.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat melalui kritik dan saran, diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih optimal.
SPPG Trenggalek pun berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan agar manfaat program benar-benar dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Keterbukaan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pengawasan publik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas program pemerintah di tingkat daerah.
