Networkpedia.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mewajibkan penggunaan sistem elektronik e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa sepanjang tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan mencegah manipulasi, mark-up anggaran, serta memastikan harga yang wajar dalam setiap proyek pemerintah.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, menyatakan bahwa penggunaan e-katalog merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Hal ini disampaikan usai rapat kerja tertutup bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Bappeda, Bakeuda, Dinas PUPR, dan PKPLH.
“Harapan kami, kinerja OPD yang sudah baik tetap dipertahankan, sementara kekurangan yang ada harus segera dibenahi. Penggunaan e-katalog menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan maksimal,” ujar Wahyudi, Kamis (23/1/2025).
Ia menjelaskan, sistem e-katalog jauh lebih efisien dibanding lelang terbuka. Dalam lelang terbuka, sering terjadi penawaran harga hingga 20 persen di bawah anggaran, yang berdampak negatif pada kualitas hasil pekerjaan. Akibatnya, proyek yang seharusnya bertahan lama justru mengalami kerusakan dalam waktu 1-3 tahun.
“Penurunan harga yang tidak wajar akibat lelang terbuka berisiko menurunkan kualitas pekerjaan. Dengan e-katalog, proses lebih transparan dan sesuai regulasi sehingga kualitas pekerjaan bisa terjaga,” tegas Wahyudi.
Meski diwajibkan, Wahyudi menambahkan bahwa lelang terbuka masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tetapi harus disertai alasan jelas. Selain itu, untuk proyek aspirasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dengan nominal di bawah Rp 200 juta, pengadaan tetap dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.
“Dengan e-katalog, tidak ada lagi ruang untuk mark-up anggaran atau manipulasi. Pihak ketiga juga harus mengikuti regulasi yang ditetapkan agar hasil pekerjaan maksimal,” tambahnya.
Komisi III DPRD Trenggalek berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas proyek pemerintah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sistem e-katalog dinilai sebagai solusi efektif untuk mengoptimalkan kinerja OPD sekaligus menghindari praktik-praktik yang merugikan anggaran negara.
