Networkpedia.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, M. Hadi, mengungkapkan bahwa kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan akibat tidak tercapainya sejumlah indikator pembangunan.
Kondisi ini berdampak langsung pada berkurangnya dana insentif daerah (DID) yang seharusnya diterima.
Pernyataan tersebut disampaikan Hadi usai rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2025.
“Indikator kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah menurun karena sejumlah target tidak tercapai, dan berimbas pada dana insentif daerah yang berkurang,” jelasnya.
Menurut Hadi, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua indikator utama yang belum terpenuhi. Ia menilai capaian di sektor tersebut sebetulnya bisa dikejar, namun terbentur keterbatasan anggaran daerah.
“Sebetulnya tinggal sedikit lagi capaian indikator itu. Tapi harus dipacu dengan anggaran dari daerah. Kenyataannya, karena keterbatasan anggaran, ya angkat tangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan bahwa akibat tidak tercapainya target indikator, Trenggalek tidak lagi menjadi prioritas dalam alokasi tambahan dana transfer dari pusat.
“Biasanya ada DID, tapi karena target tidak tercapai, otomatis kita tidak masuk prioritas,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hadi juga menyoroti defisit anggaran daerah. Ia menyebutkan, belanja daerah dalam APBD Perubahan 2025 dirancang mencapai Rp 2,011 triliun, sementara pendapatan daerah masih belum mencukupi, bahkan mengalami penurunan.
“Pendapatan asli daerah kita turun dari proyeksi awal sekitar Rp 81 miliar menjadi Rp 37,5 miliar. Dana transfer dari pusat juga turun sekitar Rp 40 miliar lebih,” ungkapnya.
