Networkpedia.id, TRENGGALEK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilkada serentak 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Hayam Wuruk, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, pada Sabtu (16/11/2024).
Simulasi mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek, serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.
Ketua KPU Trenggalek, Istatiin Nafiah, menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada penyelenggara dan masyarakat mengenai proses pemilu.
“Kalau kita hanya sekadar membaca aturan, mungkin tidak bisa 100 persen dipahami. Dengan simulasi ini, kita praktikkan langsung secara audio visual dan verbal,” ujarnya.
Simulasi ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga tidak hanya penyelenggara, tetapi juga pemilih dapat memahami alur pemungutan hingga penghitungan suara.
Seluruh proses direkam dan akan disebarluaskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Dalam pelaksanaan simulasi, KPU menekankan pentingnya memperhatikan penggunaan hak pilih. Ketua KPU mengingatkan penyelenggara untuk memantau data pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
“Untuk DPT, mereka otomatis mendapatkan pemberitahuan. Namun, bagi pemilih yang mengurus pindah memilih, ada opsi mendapatkan dua surat suara atau hanya satu, tergantung statusnya,” jelas Istatiin.
Ia juga menegaskan perlunya mitigasi terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memiliki pemilih pindahan, terutama pada H-7 menjelang pemungutan suara.
Istatiin menekankan bahwa seluruh penyelenggara harus memastikan jumlah surat suara sesuai dengan status pemilih. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU), seperti yang sempat terjadi pada Pemilu 2024.
Simulasi ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan teknis selama pelaksanaan Pilkada, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan kredibel.(by)
