Networkpedia.id – Kejuaraan panjat tebing tingkat pelajar SD dan SMP se-Kabupaten Trenggalek tahun 2025 menuai sorotan.
Di tengah antusiasme tinggi peserta, sejumlah kebijakan panitia justru memicu kritik, salah satunya terkait pemberlakuan denda sebesar Rp300 ribu bagi peserta yang ingin mengajukan protes.
Sejumlah pendamping menganggap nominal tersebut terlalu tinggi dan dapat menghalangi peserta untuk menyampaikan keberatan.
“Biasanya di kejuaraan antar daerah dendanya hanya Rp50 ribu, bahkan ada yang gratis. Kalau Rp300 ribu, tentu banyak yang berpikir dua kali,” ujar salah satu pendamping.
Tak hanya soal denda, peserta dan pendamping juga mengeluhkan tidak tersedianya timer besar di arena. Padahal, catatan waktu menjadi penentu utama pemenang lomba.
Ketiadaan penunjuk waktu ini dianggap menghambat transparansi, bahkan membuka celah kecurigaan terhadap hasil perlombaan.
Menanggapi polemik ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Trenggalek, Agus Setiyono, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Detailnya masih kami telusuri. Tapi prinsipnya, pemenang ditentukan berdasarkan catatan waktu tercepat,” ujarnya.
Agus juga berharap panjat tebing semakin dikenal dan diminati pelajar karena manfaatnya dalam membentuk karakter dan keberanian.
Sementara itu, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Trenggalek sekaligus ketua panitia lomba, Joko Among Mitro, membela kebijakan denda tersebut. Menurutnya, aturan itu bukan hal baru dan sudah umum diterapkan.
“Ini standar. Bahkan di tingkat provinsi dendanya bisa Rp500 ribu. Saat technical meeting juga sudah kami sampaikan,” jelas Joko.
Kejuaraan yang digelar pada 4–5 Agustus 2025 ini diikuti 75 peserta, dengan kategori Speed Climbing untuk tingkat SD dan Lead Climbing untuk tingkat SMP. Lomba ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan HUT RI ke-80.
