Networkpedia.id – DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) guna membahas rencana penggunaan tambahan anggaran sebesar Rp15 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah.
Dana tersebut direncanakan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas di sejumlah destinasi wisata unggulan milik pemerintah kabupaten.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menjelaskan bahwa suntikan dana ini diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Menurutnya, fokus anggaran tidak hanya untuk mempercantik destinasi, tetapi juga memperbaiki akses jalan menuju lokasi wisata agar daya tariknya semakin tinggi.
“Kurang lebih gambaran ada penambahan Rp15 miliar dari hutang yang akan kami fokuskan ke pariwisata. Akan kami poles, termasuk jalur menuju pariwisata biar pundi pendapatan bertambah dengan perbaikan di tempat wisata,” ujarnya.
Mugianto menegaskan, prioritas perbaikan akan diberikan pada destinasi yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap PAD.
Beberapa di antaranya adalah Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Goa Lowo, dan Pantai Pelang di Kecamatan Panggul. Ia optimistis, perbaikan fasilitas dan akses akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata, yang pada akhirnya berimbas positif pada pendapatan daerah.
“Untuk prioritas kepada destinasi wisata yang setor pendapatan asli daerah yang tinggi akan diperbaiki, termasuk Pantai Prigi, Karanggongso, Goa Lowo, dan Pantai Pelang. Itu juga menambah potensi pendapatan per tahun,” tambahnya.
Berdasarkan data Disparbud, target PAD sektor pariwisata pada 2024 dipatok sebesar Rp8,5 miliar. Namun, realisasi hingga akhir tahun hanya mencapai Rp7,66 miliar atau sekitar 90 persen dari target.
Mugianto menilai, dengan tambahan anggaran dari pinjaman daerah ini, capaian PAD di tahun-tahun mendatang berpeluang melampaui target. Syaratnya, pengelolaan dan perbaikan destinasi dilakukan secara optimal serta diiringi strategi promosi yang tepat.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, mengingat dana yang digunakan berasal dari pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
