Networkpedia.id – Dua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek resmi disuspend atau dibekukan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sanksi ini dijatuhkan setelah muncul sejumlah keluhan terkait kualitas makanan yang diterima para siswa.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Sunarto, mengungkapkan bahwa dua dapur yang dikenai sanksi tersebut adalah SPPG Yayasan Ar Rahman di Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, serta SPPG Yayasan Al Mursyid di Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan.
“Ada dua yang disuspend, yakni SPPG Yayasan Ar Rahman Tasikmadu Watulimo dan SPPG Yayasan Al Mursyid Desa Ngetal Pogalan,” ujarnya.
Menurut Sunarto, mekanisme pengawasan program MBG dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh Satgas dan instansi terkait, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Setiap indikasi penyimpangan dalam pengelolaan makanan akan dilaporkan ke BGN untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Ia menjelaskan, sebelum sanksi dijatuhkan, pengelola dapur terlebih dahulu diberikan peringatan. Namun, jika tidak ada perbaikan, maka BGN akan mengambil langkah tegas.
“Pengawasan dilakukan bertingkat, termasuk oleh masyarakat. Jika penyimpangan diabaikan setelah peringatan, maka BGN memberikan sanksi,” jelasnya.
Dari catatan redaksi, keluhan terhadap dua dapur tersebut sebelumnya memang sempat mencuat. Di SPPG Al Mursyid Desa Ngetal, siswa dari jenjang TK hingga MI dilaporkan menerima menu pentol balado yang mengeluarkan bau tidak sedap, sehingga menimbulkan kekhawatiran.
Sementara itu, di SPPG Ar Rahman Tasikmadu, keluhan datang dari wali murid. Salah satu orang tua berinisial RMD mengaku anaknya tidak mengonsumsi paket MBG yang dibawa pulang karena tidak menyukai menu yang disajikan.
“Iya, pada Sabtu kemarin anak saya mendapatkan MBG dari SPPG Ar Rahman Tasikmadu, sampai di rumah tidak dimakan karena tidak suka dengan menu yang disajikan,” ungkapnya.
Meski dua dapur disuspend, Satgas MBG memastikan layanan kepada siswa tetap berjalan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga telah melakukan pembinaan agar dapur yang terkena sanksi dapat segera memperbaiki kualitas dan kembali beroperasi.
Kasus ini menjadi evaluasi penting dalam pelaksanaan program MBG, khususnya terkait pengawasan mutu makanan yang langsung dikonsumsi anak-anak.
