Netwrokpedia.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek menghentikan sementara perekrutan guru relawan baru di seluruh sekolah. Langkah itu dilakukan karena pemerintah daerah masih berupaya menyelesaikan persoalan ratusan tenaga relawan yang hingga kini belum memiliki kejelasan status.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Agus Dwi Karyanto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah agar tidak lagi menambah tenaga relawan baru, baik guru maupun tenaga kependidikan.
“Kami sudah mengimbau semua kepala sekolah agar tidak menambah guru relawan lagi karena jumlah yang ada sekarang masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.
Menurut Agus, saat ini jumlah guru relawan di bawah naungan Dinas Pendidikan mencapai sekitar 825 orang. Selain itu, masih terdapat lebih dari 500 tenaga kependidikan non guru yang juga belum memiliki status resmi.
Ia menjelaskan, para relawan tersebut belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maupun database resmi dinas. Karena belum masuk dalam sistem pendataan nasional, penyelesaian status mereka membutuhkan proses dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Relawan ini memang belum terdaftar di Dapodik maupun data dinas sehingga penanganannya perlu proses lebih lanjut,” katanya.
Terkait surat edaran dari kementerian mengenai tenaga honorer, Agus menyebut aturan tersebut hanya berlaku bagi tenaga pendidik yang sudah tercatat dalam Dapodik. Di Trenggalek sendiri, sebelumnya masih terdapat dua tenaga pendidik yang tercatat dalam sistem tersebut. Namun keduanya telah mengundurkan diri saat proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini, Dinas Pendidikan tengah memproses penonaktifan data keduanya dari Dapodik sehingga dipastikan tidak ada lagi tenaga pendidik bermasalah dalam sistem pendataan nasional.
“Kalau yang di Dapodik sekarang sudah clear,” jelasnya.
Meski demikian, solusi untuk ratusan relawan guru masih belum dapat dipastikan. Agus mengaku pihaknya telah melakukan komunikasi dengan kementerian terkait kemungkinan kebijakan yang bisa membantu para relawan tersebut.
Namun hingga kini belum ada keputusan resmi yang bisa disampaikan kepada publik.
“Insyaallah kami terus berkomunikasi dengan kementerian. Mudah-mudahan nanti ada kemudahan dan solusi untuk teman-teman relawan guru,” pungkasnya.
