Networkpedia.id – Sebanyak 16.544 warga Trenggalek yang sebelumnya tercatat sebagai penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah pusat dinyatakan nonaktif.
Penonaktifan ini dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) lantaran jumlah penerima di Trenggalek melebihi kuota yang ditetapkan.
Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek mencatat, total penerima aktif PBI JK mencapai 283.074 orang.
Namun, karena keterbatasan anggaran Kemensos yang hanya mampu menanggung 96 juta jiwa secara nasional, maka alokasi di tiap daerah disesuaikan dengan indeks kemiskinan masing-masing.
Plt Kepala Dinsos PPPA Trenggalek, Christina Ambarwati menjelaskan, 16 ribu penerima yang dinonaktifkan itu masuk kategori over kuota. Selain itu, penonaktifan juga mencakup warga yang belum melakukan perekaman biometrik, pindah domisili, telah meninggal dunia, hingga yang tidak lagi masuk kategori desil kemiskinan. Proses penonaktifan ini berlangsung sejak Mei hingga Juni 2025.
Meski demikian, Pemkab Trenggalek memberikan peluang re-aktivasi bagi sekitar 1.600 warga yang memenuhi syarat, yakni telah melakukan perekaman biometrik dan mengajukan permohonan ke Dinsos PPPA.
“Kami juga memberikan prioritas kepada warga yang menderita sakit kronis agar tetap mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Christina, Kamis (31/7/2025).
Jika upaya re-aktivasi ke Kemensos tidak berhasil, Pemkab Trenggalek akan mengalihkan pembiayaan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan (PBID JK). Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warga tetap terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Dinsos PPPA mengimbau masyarakat yang namanya dinonaktifkan untuk segera memeriksa status kepesertaan dan mengurus re-aktivasi bila memenuhi ketentuan.
“Kami siap membantu prosesnya agar tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan,” pungkas Christina.
