Networkpedia.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 53 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani masyarakat.
Meski demikian, jumlah tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Kabupaten Trenggalek sendiri ditargetkan memiliki sekitar 80 dapur MBG yang nantinya melayani kurang lebih 170 ribu penerima manfaat. Dengan 53 dapur yang sudah berjalan, cakupan layanan saat ini baru mencapai sekitar separuh dari target keseluruhan.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, mengatakan target tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bersama di Tulungagung. Ia menjelaskan bahwa secara bertahap dapur-dapur MBG lain tengah dipersiapkan untuk segera beroperasi.
“Untuk saat ini dapur yang sudah berjalan ada 53. Target kita memang 80 dapur untuk melayani sekitar 170 ribu sasaran penerima manfaat,” ujar Saeroni
Ia menambahkan, sejumlah dapur masih dalam tahap pemenuhan persyaratan administratif serta kesiapan teknis. Meski demikian, progresnya terus berjalan dan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah.
Terkait keluhan keterlambatan pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang sempat mencuat sebelumnya, Saeroni memastikan persoalan tersebut telah terselesaikan.
Seluruh dapur MBG yang saat ini beroperasi telah menerima anggaran dan dapat menjalankan pelayanan sebagaimana mestinya.
“Sekarang sudah tidak ada kendala. Semua dapur yang aktif sudah menerima anggaran dan berjalan normal,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi legalitas dan standar kesehatan, perkembangan juga menunjukkan hasil positif.
Saat ini, sebanyak tujuh dapur MBG di Trenggalek telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jumlah tersebut meningkat dibanding sebelumnya yang hanya tiga dapur.
Menurut Saeroni, Pemkab Trenggalek terus mendorong percepatan penerbitan SLHS melalui pendampingan intensif.
Koordinasi dilakukan antara yayasan pengelola, SPPG, Dinas Kesehatan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Dari sisi higiene dan sanitasi sebenarnya sudah memenuhi. Pelatihan penjamah makanan dan inspeksi kesehatan lingkungan juga sudah dilaksanakan. Kendala utamanya ada di kelengkapan administrasi badan hukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengajuan SLHS dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan PTSP. Setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat, barulah sertifikat diterbitkan.
Hingga kini, seluruh dapur MBG di Trenggalek dipastikan berjalan sesuai ketentuan dan belum ada yang dikenai sanksi.
“Alhamdulillah, sejauh ini semuanya berjalan lancar dan aman,” pungkas Saeroni.
