Networkpedia.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Trenggalek menilai penempelan stiker sebagai penanda keluarga miskin sudah tidak lagi efektif untuk menjamin ketepatan sasaran bantuan sosial.
Penilaian tersebut didasarkan pada cepatnya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membuat data kesejahteraan mudah berubah dalam waktu singkat.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, mengatakan metode penandaan visual berupa stiker berpotensi tidak relevan karena dinamika data kesejahteraan warga sangat cepat.
“Untuk saat ini penempelan stiker kami rasa tidak efektif, karena perpindahan data kesejahteraan itu sangat cepat,” kata Soelung.
Ia menjelaskan, status kesejahteraan masyarakat dapat berubah hanya dalam hitungan bulan. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kondisi ekonomi, hasil pemutakhiran data melalui musyawarah desa (Musdes), hingga faktor sosial lainnya seperti meninggal dunia.
“Ketika saat ini kita tempelkan warga itu miskin, kita tidak tahu bulan depan atau tiga bulan lagi setelah Musdes orang tersebut tingkat kesejahteraannya berubah atau tidak, atau bahkan orang tersebut meninggal. Jadi itu juga kurang efektif,” ujarnya.
Selain persoalan akurasi data, penempelan stiker juga dinilai kurang efisien dari sisi penggunaan anggaran. Menurut Soelung, pengadaan stiker membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas.
“Dari segi efisiensi anggaran juga terbatas, karena stiker itu membutuhkan dana yang tidak sedikit,” katanya.
Sebagai langkah alternatif, Dinsos Trenggalek mendorong penguatan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat secara langsung. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci utama agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Untuk menanggulangi itu butuh kesadaran semua pihak. Semua elemen masyarakat diharapkan saling mengingatkan,” ujar Soelung.
Ia mencontohkan, apabila masyarakat mengetahui adanya warga yang membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam data penerima, hal tersebut dapat segera dilaporkan kepada pemerintah desa. Laporan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti dalam forum Musdes.
“Kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, monggo dilaporkan ke desa. Ini waktunya Musdes, ayo kita mutakhirkan data supaya bantuan sosial itu tepat sasaran,” pungkasnya.
