Networkpedia.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek dipastikan harus menanggung gaji 1.329 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik pada 29 Agustus 2025. Mulai tahun depan, honor para aparatur tersebut tidak lagi dibiayai pemerintah pusat, melainkan harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kondisi ini terungkap dalam proyeksi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang mengalami penurunan signifikan. Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyebutkan total pengurangan dana transfer mencapai Rp153 miliar. Namun setelah dikompensasi dengan tambahan sekitar Rp33 miliar dari beberapa sektor, Trenggalek tetap mengalami defisit Rp120 miliar.
“Untuk Kabupaten Trenggalek, dana transfer dari pusat turun total Rp153 miliar. Tapi ada tambahan sekitar Rp33 miliar, jadi secara keseluruhan berkurang Rp120 miliar,” ungkap Doding.
Ia menjelaskan, penurunan terbesar terjadi pada pos dana bagi hasil (DBH) yang merosot hingga Rp47 miliar, termasuk hilangnya alokasi cukai sebesar Rp32 miliar. Sementara dana desa turun Rp24 miliar, dan dana bagi hasil sumber daya alam berkurang Rp14 miliar.
Selain itu, dana alokasi umum (DAU) yang biasanya digunakan untuk membayar gaji pegawai juga terdampak. “Yang paling berat, gaji PPPK rekrutan terakhir tidak lagi dibiayai pusat, jadi harus kita tanggung sendiri. Nilainya sekitar Rp43 miliar,” jelas Doding.
Meski demikian, masih ada kabar positif dari dana alokasi khusus (DAK). Tunjangan profesi guru naik Rp15 miliar dan pemerintah pusat memberikan tambahan Rp19 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Untuk menutup defisit, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan langkah efisiensi anggaran dan memprioritaskan program pelayanan dasar.
“Belanja birokrasi harus kita ketatkan. Tapi program kerakyatan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak boleh terpotong,” tegasnya.
Doding menambahkan, asumsi APBD Trenggalek 2026 ditargetkan sekitar Rp1,9 triliun, dengan opsi tambahan pembiayaan melalui pinjaman daerah senilai Rp106 miliar. “Kalau tanpa pinjaman, kita hanya bisa di angka Rp1,8 triliun,” pungkasnya.
