HAN 2025 Digelar Serentak hingga Desa, Peradi Trenggalek Soroti Implementasi Perlindungan Anak

Networkpedia.id – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 berlangsung dengan konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perayaan hanya terpusat di satu kota, tahun ini peringatan digelar serentak hingga tingkat desa untuk menjangkau lebih luas partisipasi masyarakat.

Dengan mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”, HAN 2025 menyoroti lima isu strategis, yakni penurunan stunting, perlindungan anak di ruang digital, pendidikan inklusif, pencegahan perkawinan anak, dan penghentian kekerasan terhadap anak.

Menanggapi peringatan tersebut, Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Trenggalek, Haris Yudhianto menilai bahwa secara hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah memiliki regulasi yang cukup memadai. Namun, menurutnya, persoalan utama justru terletak pada pelaksanaan di lapangan.

“Peraturan perundang-undangan untuk perlindungan perempuan dan anak sudah cukup. Yang perlu ditinjau adalah implementasinya di masing-masing daerah dan penegak hukum,” ujar Haris.

Ia menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dipicu oleh lemahnya pengawasan serta bebasnya akses anak terhadap media sosial.

“Sangat mudah sekarang orang berhubungan lewat media sosial, termasuk dengan anak-anak. Ini tantangan besar,” ujarnya.

Dalam konteks penegakan hukum, Haris mengungkapkan bahwa vonis terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak kerap berbeda-beda, tergantung berat ringannya kasus.

Selain itu, Haris juga menyoroti persoalan pendidikan dasar yang belum sepenuhnya inklusif dan merata. Menurutnya, meskipun Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa membedakan status sekolah, kenyataannya pemerintah belum mampu memenuhi amanat tersebut.

“Seharusnya pendidikan dasar digratiskan semua, tapi masyarakat miskin tetap kesulitan mengakses pendidikan berkualitas,” katanya.

Ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pendidikan agar kesenjangan akses pendidikan antara anak dari keluarga miskin dan kaya bisa diatasi.