Networkpedia.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Trenggalek menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Trenggalek, Jumat (21/2/2025).
Mereka memprotes kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada berbagai sektor, terutama pendidikan.
Aksi ini diawali dengan long march dari Agro Park di Jalan Soekarno-Hatta menuju Gedung DPRD Trenggalek. Para demonstran membentangkan berbagai spanduk bertuliskan kritik, seperti “Indonesia Cemas” dan “Ing Madya Mangan Konco Tut Wuri Mbahayani”.
Saat aksi berlangsung, sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian.
Mahasiswa berupaya membakar ban sebagai simbol protes, namun pihak kepolisian melarangnya. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong sebelum akhirnya api berhasil dipadamkan.
Salah satu orator aksi, Genta Aditya, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai kebijakan tersebut berimbas pada sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas.
“Kebijakan ini meresahkan karena berdampak pada berbagai sektor yang seharusnya lebih diprioritaskan, salah satunya pendidikan,” ujar Genta dalam orasinya.
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk lebih bijak dalam mengatur skala prioritas anggaran. Mereka juga menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk berkomitmen memperbaiki infrastruktur pendidikan serta memberikan subsidi bagi keluarga kurang mampu.
Namun, kekecewaan mahasiswa semakin bertambah karena tidak satu pun anggota DPRD Trenggalek yang menemui mereka secara langsung.
Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, melalui sambungan daring.
“Kami sangat menyayangkan, dari 45 anggota DPRD tidak ada satu pun yang berada di Trenggalek untuk menemui kami. Ini menunjukkan ketidakooperatifan DPRD,” ujar salah satu peserta aksi, Rian Pirmansyah.
Aksi unjuk rasa ini berakhir dengan pernyataan sikap mahasiswa yang tetap menuntut DPRD Trenggalek untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Mereka juga berjanji akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tidak merugikan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
