Networkpedia.id – Aliansi Mahasiswa Trenggalek kembali menyoroti kebijakan pemotongan anggaran pendidikan yang dilakukan untuk mendukung program makan gratis pemerintah. Mereka menilai kebijakan ini tidak adil karena beberapa sektor lain tidak mengalami efisiensi anggaran.
Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) Mahasiswa Trenggalek, Rian Firmansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, sementara anggaran untuk DPR, kepolisian, TNI, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap utuh.
“Jika pendidikan mengalami pemotongan, sementara lima sektor itu tetap, ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan,” ujar Rian, Senin (20/2/2025).
Mahasiswa menilai pemangkasan minimal 20 persen dari anggaran pendidikan akan berdampak besar, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Rian menegaskan bahwa kebijakan ini dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa.
“Jika anggaran pendidikan dikurangi, maka sekolah-sekolah di desa yang kondisinya masih tertinggal akan semakin sulit berkembang. Sementara itu, sekolah di kota yang sudah baik mungkin hanya akan stagnan atau sedikit meningkat,” tambahnya.
Selain pemotongan anggaran pendidikan, mahasiswa juga mengkritisi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dinilai seremonial, seperti Bimbingan Teknis (Bimtek).
Menurut mereka, penghematan anggaran seharusnya lebih menyasar kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan, bukan justru pendidikan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas program makan gratis yang menjadi prioritas pemerintah. Mereka menilai perencanaan dan eksekusi program tersebut belum matang dan lebih condong sebagai janji kampanye semata.
“Itu hanya upaya pemerintah menjalankan visi-misinya saat kampanye tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya,” kata Rian.
Ia juga menyoroti informasi bahwa program makan siang bergizi ini dikelola oleh TNI dan Polri. Menurutnya, program tersebut seharusnya bisa lebih memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa, bukan justru dikelola oleh aparat keamanan.
“Seharusnya, jika benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, program ini bisa memberdayakan UMKM di desa, bukan justru dikelola oleh TNI dan Polri,” tegasnya.
Mahasiswa berencana terus mengawal kebijakan ini dan menuntut pemerintah agar lebih memprioritaskan sektor pendidikan demi masa depan generasi muda.
