Networkpedia.id – Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, meminta Kementerian Pariwisata RI untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi utama (core strategy) pengembangan pariwisata nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata RI di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (21/1/2026).
Novita menilai, promosi pariwisata Indonesia yang saat ini gencar dilakukan hingga ke luar negeri belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan penataan destinasi yang memadai.
Menurutnya, langkah promosi besar-besaran justru berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak diiringi kesiapan akses dan fasilitas dasar.
“Promosi kita luar biasa gencar, bahkan sampai lewat media di luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Menurut saya belum. Seharusnya anggaran difokuskan dulu untuk pembenahan akses jalan, konektivitas, dan tata ruang destinasi wisata,” tegas Novita.
Legislator perempuan satu-satunya dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menilai, sebagian anggaran promosi seharusnya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan menuju destinasi, sanitasi, hingga konektivitas transportasi antardaerah. Ia menegaskan, promosi tanpa kesiapan infrastruktur hanya akan menjadi “jualan janji”.
“Pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan event dan branding. Harus ada visi jangka panjang yang kuat. Kalau infrastruktur tidak siap, wisatawan akan kecewa dan dampaknya justru merugikan,” ujarnya.
Novita juga menyoroti lemahnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam pengembangan pariwisata.
Akibatnya, terjadi penumpukan wisatawan di satu titik, sementara daerah lain justru tidak berkembang. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.
Selain itu, ia menilai koordinasi lintas kementerian masih belum optimal, khususnya antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, dan BUMN. Padahal, pembangunan pariwisata membutuhkan sinergi kuat lintas sektor.
“Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada grand design infrastruktur untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Kalau tidak, pariwisata kita akan tertinggal,” katanya.
Novita juga menyinggung lemahnya upaya pencegahan kerusakan lingkungan di kawasan wisata. Menurutnya, pemerintah kerap bertindak setelah terjadi bencana, bukan mencegah sejak awal.
Ia menegaskan, pariwisata berkelanjutan harus menjadi arah kebijakan nasional. Indonesia, kata dia, memiliki potensi besar menjadi global hub tourism jika mampu mengelola destinasi berbasis tata ruang ekologis, zonasi yang jelas, serta penguatan UMKM lokal.
“Pariwisata harus dibangun dengan visi jangka panjang. Kalau fondasinya kuat, branding akan datang dengan sendirinya,” pungkas Novita.
