Usai Retret di Akmil, Bupati Trenggalek Tekankan Pentingnya Statecraft dalam Kepemimpinan

Networkpedia.id – Setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, dan mengikuti kegiatan Retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menggelar apel perdana bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin (3/3/2025).

Apel ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Trenggalek.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu membagikan pengalaman selama Retret di Akmil. Ia mengungkapkan bahwa Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan penting terkait kepemimpinan dan kenegarawanan, yang disebutnya sebagai Statecraft.

“Pak Presiden menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam mengelola negara, atau Statecraft. State berarti negara, dan craft berarti keterampilan. Jadi, mengelola negara ini harus dilakukan dengan terampil,” ujar Mas Ipin.

Ia menjelaskan bahwa Statecraft memiliki tiga pendekatan utama, yakni berbasis ideologi, berbasis kepentingan ekonomi, dan berbasis Survival Mode.

Saat ini, menurutnya, Presiden Prabowo tengah menerapkan Survival Mode dengan melakukan efisiensi anggaran guna memperkuat kemandirian bangsa.

“Pak Presiden melakukan efisiensi untuk mendukung Dana Anaganta Nusantara, yang harapannya bisa memiliki nilai Rhythm dan digunakan untuk membiayai 15-35 megaproyek setiap tahunnya,” tambahnya.

Terkait defisit anggaran yang berpotensi berdampak pada pembangunan daerah, Mas Ipin menegaskan bahwa Trenggalek telah memiliki pengalaman dalam mengatasi keterbatasan dana.

Ia menyebut bahwa pemerintah daerah dapat mengakses berbagai skema pembiayaan, seperti yang telah dilakukan untuk membangun infrastruktur di Pule dan Dongko serta meningkatkan fasilitas rumah sakit.

“Kita sudah pernah menghadapi situasi ini. Jika tidak ada pembiayaan, beberapa ruas jalan di Pule dan Dongko mungkin masih rusak, dan fasilitas rumah sakit kita tidak akan seperti sekarang. Jadi, semua solusi bisa ditempuh, yang penting tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti berbagai alternatif pendanaan, seperti crowdfunding dan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO), untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa membebani anggaran.